Organisasi sepakbola dunia (FIFA) telah mencabut sanksi atas Indonesia. Namun PSSI kini harus terlebih dahulu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan Surat Keputusan Pembekuan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta sanksi dari FIFA terkait intervensi dari pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2016.
Sejak SK pembekuan pada 17 April 2015 dan sanksi dari FIFA 30 Mei 2015, sepakbola Indonesia terpinggirkan dari dunia Internasional. Ada sejumlah event Internasional yang tidak bisa diikuti seperti Kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019.
Dampaknya tidak hanya diskualifikasi, tapi ternyata PSSI juga dibebankan oleh utang kepada beberapa pihak yang sebelumnya sudah mengikat kontrak.
"Kami telah kehilangan event-event penting. Dan yang paling utama adalah utang PSSI kepada pihak ketiga (sponsor), selama pembekuaan yaitu lebih dari satu tahun. Semoga PSSI bisa bermain sepakbola lagi," kata Aristo.
Saat ditanya seberapa besar nominal utang dan kerugian PSSI, Aristo enggan membeberkannya. Ia hanya menjawab ingin fokus pada pembenahan PSSI dan bagaimana menggulirkan lagi kompetisi.
Menurut Aristo, agenda terdekat yang harus dipersiapkan adalah Piala AFF 2016 di Myanmar. Selain itu, Aristo menuturkan, untuk membahas langkah selanjutnya usai dicabutnya sanksi dan pembekuan tersebut, PSSI akan melakukan kongres tahunan pada 1 Juni mendatang.
"Dalam kongres tersebut akan dibahas soal kompetisi ke depan seperti apa. Pertanggungjawaban pengurus dan apa yang dilakukan PSSI usai dicabutnya sanksi itu," lanjut Aristo.
Aristo menuturkan, semoga kedepan konflik antara pemerintah dan PSSI tidak akan terulang. Oleh karena itu, ia berharap adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan PSSI.
No comments
Post a Comment