Desakan Novanto Mundur Sampai Kocok Ulang Pimpinan DPR Mengalir Deras

,

Baca Juga :


Jakarta - Setelah Ketua DPR RI Setya Novanto dilaporkan ke MKD terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres soal kontrak Freeport, desakan agar Novanto mundur dari DPR menguat. Bahkan ada juga yang mendesak pimpinan DPR dikocok ulang demi nama baik dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Demokrat Benny K Harman bisa dibilang orang pertama yang dengan lantang mendesak Novanto mundur dari kursi RI 6 jika benar Novanto mencatut nama Presiden dan Wapres. Bagi Benny hal itu mutlak karena menyangkut nama baik dewan.

"Apabila betul, sebaiknya Setya Novanto segera mengundurkan diri dari DPR untuk nama baik DPR dan juga nama baik bangsa ini," kata Benny kepada wartawan, Selasa (17/11/2015). 

Desakan juga muncul dari rekan separtai Benny yang juga duduk di Komisi III DPR, Ruhut Sitompul. Ruhut mendesak MKD memberikan sanksi tegas sampai pencopotan. Ruhut juga mengembuskan isu agar pimpinan DPR dikocok ulang.

"Setelah kau tidak patuh MKD kemarin, ini sanksi berat karena itu kau harus di-antar waktu-kan (diberhentikan) dan kita semua demi menyelamatkan DPR dari kehancuran karena ulah kalian, segera kocok ulang lagi pimpinan DPR," tegas Ruhut.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra Desmon J Mahesa punya pandangan serupa. Bagi Desmon tak ada pilihan lain bagi Novanto selain mundur dari DPR.

"Tidak ada pilihan bagi kami anggota DPR, kalau perlu gentleman dia mundur karena mempermalukan DPR," ucap Desmon usai menerima laporan sejumlah pengusaha Sumut tentang mafia tanah di ruang komisi III gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

"Menurut saya lebih terhormat Novanto mundur. Saya setuju mau kocok ulang atau nggak silakan saja," lanjutnya.

Dia juga meminta MKD memproses kasus ini dengan transparan dan tegas. "Ujian terbesarnya adalah bisa nggak MKD dipercaya masyarakat? Atau kita lihat masyarakat masih percaya nggak terhadap DPR, kalau pimpinan DPR saja dalam kapasitas bukan pribadi memperdagangkan jabatannya," kritik aktivis 98 itu.

Pada Senin (16/11) Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto, pengusaha R, dan pimpinan PT Freeport.

Untuk transkrip yang dilaporkan ke MKD, Sudirman Said mengatakan transkrip tersebut berasal dari rekaman percakapan dalam pertemuan pimpinan PT Freeport dengan Setya Novanto dan pengusaha minyak berinisial R. Pertemuan itu dihelat di sebuah hotel di kawasan Pacific Place 8 Juni 2015 lalu pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pertemuan itu adalah pertemuan ketiga.

Setya Novanto membantah disebut mencatut nama Presiden Jokowi. Novanto yang hari ini berkali-kali ditanya wartawan soal isu pencatutan nama Presiden dan Wapres bertahan dengan jawabannya, dirinya tak pernah melakukan pencatutan.

"Yang jelas saya selaku pimpinan DPR tidak pernah untuk bawa-bawa nama presiden atau mencatut nama Presiden," kata Novanto.