FAUZYMUFC - Situs Berita Pilihan : Berita Politik

Hasil Pencarian Dari : "Berita Politik"

FAUZYMUFC.com , Jakarta - Jabatan ketua umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) periode 2016-2018 diemban oleh Merza Fachys.

Pria yang merupakan Direktur Utama Smartfren Telecom tersebut menggantikan Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli.

Di kepengurusan ATSI periode 2014-2016, Merza menjabat sebagai sekretaris jenderal. Sebelumnya, Merza juga pernah menjadi ketua umum ATSI ketika ia menjadi Direktur Utama Mobile-8 Telecom.

ATSI merupakan organisasi yang menyatukan para Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia dalam satu wadah.

ATSI memiliki tujuan menyatukan visi dan misi, meningkatkan kerja sama antar Penyelenggara Telekomunikasi, memajukan dan mengembangkan layanan, dan memberikan dukungan seluas-luasnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Untuk diketahui, di bulan Ramadan ini ATSI tengah menggalakkan kampanye program internet cerdas dan sehat. Program ini selaras dengan program yang dicanangkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Selain itu, ATSI mendukung penuh 3 OTT (Over-the-Top) lokal di tengah-tengah serbuan OTT asing. Ketiga OTT tersebut adalah Qlue (qlue.co.id), Catfiz (catfiz.com), dan Sebangsa (sebangsa.com).

Dukungan ATSI ini seirama dengan tujuan pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan OTT lokal
.

Berita Politik , Smartfren , Tech News

Direktur Smartfren Jadi Ketua Umum ATSI

Jun 23, 2016

Jakarta - Menteri Agama
Lukman Hakim Saifuddin mengakui kementeriannya kewalahan memerangi pornografi dan pornoaksi di Internet.
.
"Konten pornografi lebih sulit lagi ditangani. Memang tidak simpel, buat situs sekarang mudah sekali, 10 situs ditutup, tapi 11-12 situs hidup lagi," kata Lukman, dalam sambutannya di Deklarasi SIAPP (Saya Ini Anti Pornografi dan Pornoaksi), di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
.
Menteri asal Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP ) ini mengatakan pornografi dan pornoaksi merupakan bibit penyakit sosial lainnya. Hal ini berdasarkan riset yang dikumpulkan Kementerian Agama.
.
"Banyak studi dan riset menyatakan tindakan pornoaksi, mereka-mereka yang kecanduan pornografi mudah sekali melakukan tindakan tak terpuji, bisa korupsi, prostitusi, narkoba, dan sebagainya. Itu seperti kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," tegas Lukman.
.
Selain itu, Lukman juga menyinggung hiburan vulgar di Jalur Pantura. Masyarakat di sana sudah permisif dengan pornografi dan pornoaksi yang terjadi di wilayah itu.
.
"Hiburan di Pantura yang saya lihat di Youtube itu sudah sangat seronok, sudah amat sangat vulgar," tutur dia.
.
Bahkan, Lukman menegaskan pornografi tersebut sudah menjangkiti seluruh level masyarakat tidak peduli tua atau muda. Meski Indonesia menganut budaya Timur, tapi hal itu perlahan sudah menghilang.
.
"Hiburan vulgar itu tidak dikonsumsi orang dewasa, tapi juga anak-anak paling depan. Bahkan, tokoh-tokoh agama menyaksikan itu," tandas Lukman.
.
.

Berita Politik , Menteri , Pornografi

Mentri Agama : Sulit Tangani Konten Pornografi

Apr 21, 2016

JAKARTA - Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Marwan Batubara meminta Presiden RI Joko Widodo, untuk menegakkan aturan yang tegas, khususnya terkait kasus reklamasi teluk Jakarta.
.
"Kita ingin Pak Jokowi itu menegakan aturan, jangan pilih kasih, jangan diskriminasi. Kasus reklamasi, sudah banyak UU yang dilanggar.
.
Seperti masalah perizinan," ungkap Marwan dalam diskusi 'Grand Corruption Ahok dan Para Kartelnya', Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).
.
Karena menurutnya, jika pembangunan teluk reklamasi terus dibiarkan, dapat menjadi masalah. "Kalau itu masih dibiarkan maka sudah terjadi tindak pidana," kata dia.
.
Ia mengatakan, Jokowi selaku pemegang kekuasaan tertinggi, perlu menghentikan kasus reklamasi yang saat ini tengah ramai menjadi perhatian.
.
"Untuk itu Jokowi sebagai panglima tertinggi, harus melakukan sesuatu untuk masalah (reklamasi) tersebut. Tangkap pelaku kasus reklamasi," tukasnya.
.
.

Berita Politik , Berita Sosial

Presiden Diminta Turun Tangan soal Kasus Reklamasi

Apr 19, 2016

JAKARTA - Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai menjadi bukti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyalahi aturan.
.
Pasalnya, izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta telah diteken Gubernur DKI Jakarta sebelum Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum bagi pengelolaan Teluk Jakarta diterbitkan.
.
"Izin reklamasi dikeluarkan sebelum ada perda zonasi. Ini jadi masalah bagi Ahok yang selama ini dianggap bersih. Tapi kenyataannya, kita temukan fakta seperti saat ini," ungkap Margarito kepada Sindonews, Minggu (17/4/2016).
.
Margarito menambahkan, pembahasan raperda reklamasi yang diwarnai kasus suap menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta.
.
Kasus suap raperda tentang reklamasi ini akan membuka mata masyarakat dan partai politik terhadap sosok Ahok.
"Saya percaya masyarakat Jakarta masih merindukan kejujuran.
.
Kasus reklamasi akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan partai politik apakah akan memberikan dukungannya kepada Ahok di Pilgub 2017 mendatang," kata Margarito.
.
.

Berita Politik , Berita Sosial

Reklamasi Pantura Jakarta Bukti Nyata Ahok Salahi Aturan

Apr 17, 2016

ashington - Microsoft menuntut pemerintah AS atas hak untuk memberitahu penggunanya jika agen federal ingin mengakses data pribadi.
.
Menurut Microsoft, merahasiakan permintaan akses data bertentangan dengan Konstitusi AS, yang menyatakan bahwa individu harus diberitahu jika pemerintah menggeledah atau menyita properti mereka.
.
Microsoft memaparkan ada 5.624 permintaan data dalam 18 bulan terakhir, dan hampir separuh juga dilengkapi dengan perintah pengadilan yang memaksa perusahaan tersebut merahasiakan permintaan tersebut.
.
"Orang tidak menyerahkan hak mereka saat memindahkan informasi pribadi mereka dari penyimpanan fisik ke cloud," kata Microsoft dalam tuntutan hukum, menurut kantor berita
Reuters seperti dikutip BBC News .
.
Microsoft menambahkan bahwa mereka merasa pemerintah mengeksploitasi perpindahan ke penyimpanan di cloud sebagai cara untuk memperluas kekuasaan melakukan penyelidikan rahasia.
.
Sejauh ini, Kementerian Kehakiman AS belum memberikan komentarnya.
Kasus ini adalah contoh terbaru dalam pertentangan antara raksasa teknologi AS melawan pemerintah.
.
Rival Microsoft, yakni Apple, telah meminta Kongres untuk mengambil kepemimpinan dalam isu yang lebih luas soal menyeimbangkan privasi dengan keamanan nasional.
.
Kasus Microsoft berpusat pada UU Privasi Komunikasi Elektronik, undang-undang berusia 30 tahun yang dianggap oleh beberapa perusahaan teknologi sudah ketinggalan zaman dan disalahgunakan.
.
Dalam tulisan blog, presiden dan kepala urusan hukum Microsoft Brad Smith mengatakan bahwa menuntut pemerintah AS bukanlah hal yang bisa dianggap ringan.
.
"Kami percaya bahwa, dengan beberapa pengecualian, konsumen dan bisnis berhak tahu saat pemerintah mengakses email atau data mereka," kata Smith.
.
"Namun kini pemerintah AS menjadi semakin sering dalam mengeluarkan perintah yang mengharuskan penyedia layanan email untuk merahasiakan berbagai permintaan hukum ini. Kami melihat ini sudah terlalu jauh dan kami meminta pengadilan untuk menangani situasi ini," imbuhnya.
.
Namun Smith menambahkan, "Kami mempertanyakan apakah perintah-perintah ini berdasar pada fakta spesifik yang menuntut kerahasiaan. Sebaliknya, tampaknya penerbitan perintah kerahasiaan ini menjadi semakin rutin."
.
Electronic Frontier Foundation, lembaga yang mengkampanyekan hak-hak digital, mendukung langkah Microsoft.
.
"Kami menghargai Microsoft karena telah menantang aturan kerahasiaan pemerintah yang mencegah perusahaan berlaku transparan pada pelanggan jika pemerintah mencari data mereka," kata staf pengacara EFF Andrew Crocker.
..
.

Berita Politik , Tech News

Microsoft Tuntut Pemerintah

Apr 16, 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Subang. Ojang diduga berperan sebagai pemberi suap.

.
KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni LM dan JAH. Mereka diduga berperan sebagai pemberi suap. JAH, menurut KPK, berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

.
Sementara dari sisi penerima suap, KPK menetapkan dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka.
Penetapan lima tersangka dugaan kasus korupsi BPJS di Subang ditetapkan pada Selasa (12/4), atau sehari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati Subang dan jaksa di Kejati Jabar.

.
KPK menyita uang Rp528 juta, dari tersangka jaksa di Kejati Jabar. Salah satu jaksa yang ditangkap KPK, merupakan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi BPJS Kabupaten Subang.

.
“Diduga uang Rp528 juga itu merupakan uang suap dari tersangka LM untuk jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi atas nama YAH. Uang tersebut diduga berasal dari OJS (Bupati Subang) tujuannya untuk meringankan tuntutan YAH dan mengamankan OJS agar tidak tersangkut kasus tersebut.” Kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa (12/04).

.
Persidangan kasus penyelewengan anggaran BPJS Subang tetap berlangsung meski jaksa penuntut umum kasus tersebut sudah ditahan KPK, pada Senin (11/4). Kasus korupsi BPJS Kabupaten Subang diduga merugikan negara sebesar Rp4,7 miliar.

Berita Politik

Bupati Subang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Apr 12, 2016

Jakarta - Pengadilan federal di Brooklyn, Amerika Serikat menyebut pemerintah AS tak boleh memaksa Apple untuk meng-unlock iPhone yang dipakai dalam kasus narkoba yang terjadi di New York.

Putusan tersebut dikeluarkan oleh seorang hakim bernama James Orenstein, dan untuk pertama kalinya hal semacam ini diuji di pengadilan.

Putusan ini pun kemungkinan bisa mempengaruhi kasus lain yang sejenis, seperti Apple vs FBI di kasus San Bernardino.

Hakim Orenstein tak menggunakan undang-undang nomor 1789 bernama All Writs Act dalam mengeluarkan putusan itu.

Undang-undang ini mendasari banyak permintaan pemerintah untuk menggali data dari perusahaan teknologi.

Menurut Hakim Orenstein, pemerintah menggunakan All Writs Act untuk memperluas otoritasnya, yang dipakai untuk memaksa Apple dalam mengambil data dari iPhone yang disita dari sebuah kasus narkoba.

Departemen Hukum AS meminta hakim untuk mempertimbangkan kembali putusannya itu.

Menurut mereka, sebelum putusan ini dikeluarkan, Apple sebenarnya sudah setuju untuk membantu meng-unlock iPhone dalam kasus tersebut.

"Ponsel ini mungkin menyimpan bukti yang akan membantu kami dalam sebuah investigasi kriminal, dan kami akan melanjutkan untuk menggunakan sistem judisial dalam percobaan kami untuk memperolehnya," ujar juru bicara Departemen Hukum AS.

Berita Politik , Tech News

Hakim Dukung Apple untuk Tak Unlock iPhone

Mar 1, 2016